PANGKALPINANG — Penanganan kebakaran membutuhkan gerak cepat dan dukungan banyak pihak. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Satpol PP menggelar Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 di Ruang Rapat Mako Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (20/8/2026).
Rapat ini diikuti berbagai unsur yang memiliki peran dan sumber daya pendukung dalam penanganan kebakaran. Di antaranya perwakilan Polda Kepulauan Bangka Belitung, Korem 045/Garuda Jaya, PT Timah, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, PLN, PDAM, Damkar dan Satpol PP se-Babel, PLTU, BNPB, ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) Bandara Depati Amir, PT Pertamina, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan PUPR, serta PT Pelindo Regional 2 Pangkalbalam.
Kasatpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Budi Utama mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kerja sama antarinstansi, terutama saat terjadi kebakaran yang membutuhkan dukungan di luar kemampuan satu unit atau wilayah.
Menurut Budi, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah mekanisme penanganan kebakaran di luar wilayah yang menjadi kewenangan tugas masing-masing.
“Ketika terjadi kebakaran, yang kita utamakan adalah keselamatan masyarakat dan kecepatan penanganan. Karena itu, perlu ada mekanisme yang jelas ketika satu daerah atau instansi membutuhkan bantuan dari daerah atau instansi lainnya,” ujar Budi.
Untuk mendukung hal tersebut, dalam rapat dibahas penyusunan MoU atau surat edaran bersama yang mengatur penanganan kebakaran lintas wilayah, termasuk mekanisme pengerahan bantuan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Pemanfaatan sumber air juga menjadi perhatian. Dukungan sumber air dari berbagai pihak dinilai penting, terutama ketika sumber air yang tersedia di lokasi kejadian terbatas. Kolaborasi dengan instansi yang memiliki sumber daya pendukung diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman.
“Tidak semua instansi memiliki mobil pemadam, tetapi bisa saja memiliki sumber air, kendaraan, peralatan, akses lokasi atau sumber daya lainnya. Semua potensi itu perlu kita kolaborasikan,” jelas Budi.
Dalam rapat tersebut juga telah dilakukan penyatuan data kekuatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pemadaman kebakaran yang dimiliki masing-masing instansi dan daerah.
Dengan adanya satu data, petugas akan lebih mudah mengetahui kekuatan yang tersedia dan menentukan dukungan yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
“Kalau kita sudah punya satu data, koordinasi menjadi lebih mudah. Kita tahu siapa punya armada, siapa punya sumber air, siapa punya peralatan dan fasilitas pendukung lainnya. Jadi ketika dibutuhkan, kita bisa langsung bergerak,” kata Budi.
Selain itu, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini juga tengah menyiapkan aplikasi Si Jago Merah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Aplikasi tersebut dirancang sebagai salah satu sarana pendukung dalam pemetaan dan pemantauan kejadian kebakaran. Di dalamnya akan memuat pemetaan wilayah yang rawan kebakaran serta titik-titik lokasi yang telah terjadi dan berhasil ditangani atau dipadamkan.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk melihat pola dan sebaran kejadian kebakaran di Bangka Belitung sekaligus membantu pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan langkah pencegahan serta penanganan ke depan.
“Si Jago Merah ini kita siapkan untuk membantu memetakan wilayah rawan kebakaran dan titik-titik yang sudah berhasil dipadamkan. Harapannya, data tersebut bisa menjadi dasar untuk memperkuat langkah pencegahan dan memudahkan koordinasi,” ujar Budi.
Sementara itu, ketersediaan BBM juga menjadi salah satu kendala yang dibahas dalam rapat. Ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting agar armada pemadam dapat bergerak cepat, khususnya saat harus melakukan mobilisasi lintas wilayah.
Untuk mempercepat komunikasi, para peserta juga menyepakati pembentukan grup komunikasi bersama yang melibatkan unsur-unsur terkait. Grup tersebut diharapkan menjadi sarana berbagi informasi, menyampaikan kondisi terkini, meminta dukungan, sekaligus mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran.
Melalui rakor ini, penanganan kebakaran di Bangka Belitung diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Satu data, satu komunikasi, pemanfaatan sumber daya bersama, dan kolaborasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk mewujudkan penanganan kebakaran yang lebih cepat, terpadu, dan efektif.
